Bimtek Perencanaan Pembanganunan Desa – untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak-pihak terkait dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan Pembangunan Manfaat bagi Desa Bimtek Perencanaan Pembanganunan Desa Selanjutnya Perkenalkan kami PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAHAN REGIONAL INDONESIA (PUSDIKLAT PEMERINTAHAN RI) adalah lembaga yang bergerak dibidang […]

Bimtek Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kampung – adalah dokumen strategis yang berisi rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan Rencana Kerja Proses Penyusunan Rencana Kerja

Bimtek Pembuatan RPJMDes dan RKPDes – dalam pembangunan nasional di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, setiap desa perlu memiliki rencana yang jelas dan terstruktur. Dua dokumen penting dalam perencanaan pembangunan desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Apa itu RPJMDes RPJMDes adalah dokumen perencanaan yang berisi

Bimtek Penyusunan Renstra Desa, RKP Desa dan APBDes – merupakan langkah penting dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Ketiga dokumen ini saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Renstra Desa adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan desa selama periode tertentu, biasanya lima

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa – merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks ini, Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pendanaan yang signifikan. Berikut adalah tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan Anggaran Dana Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa – merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Melalui ADD, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana strategis yang jelas dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD. Tujuan Rencana Strategis Langkah-langkah Pelaksanaan

Bimtek Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa – merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif di tingkat desa. Kebijakan Pengalokasian Dana Desa Pengalokasian Dana Desa diatur berdasarkan

Bimtek Prioritas Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun – Dengan terbitnya Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025, untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2025. Sayangnya, selama ini peringkat SDGs Nasional masih rendah dan cenderung menurun padahal SDGs mengukur seluruh aspek pembangunan sehingga mampu

Bimtek Pembentukan dan Penguatan Manajemen BUMDes – merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan dan penguatan manajemen BUMDes sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasionalnya. Dalam konteks ini, kita akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk membentuk dan memperkuat manajemen BUMDes. Langkah-langkah Pembentukan BUMDes 1.

Bimtek Kompetensi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa serta Manajemen BUMDes 2025 – di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, kompetensi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan manajemen