Bimtek Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui pengadaan yang tepat, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, pelaksanaan pengadaan membutuhkan perencanaan matang, kompetensi sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring perkembangan kebijakan pemerintah, regulasi pengadaan barang/jasa terus mengalami penyempurnaan untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Peraturan tersebut menjadi acuan penting bagi seluruh pelaku pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemahaman terhadap regulasi terbaru diperlukan agar setiap proses pengadaan berjalan transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, khususnya penyusunan spesifikasi teknis, perhitungan HPS, pemilihan penyedia, serta pengendalian kontrak. Akibatnya, kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengadaan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun permasalahan hukum dalam pelaksanaannya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdiklat Pemerintahan RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Latar Belakang Bimtek
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan berlaku.
Seiring perkembangan kebutuhan pemerintahan, proses pengadaan barang/jasa membutuhkan sumber daya manusia kompeten agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi pengadaan guna menciptakan proses pelaksanaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal.
Dalam hal ini, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Melalui regulasi tersebut, para pelaku pengadaan diharapkan memahami prosedur persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengendalian pekerjaan, serta serah terima hasil pengadaan.
Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pemahaman teknis aparatur pemerintah agar mampu mengantisipasi berbagai kendala administratif maupun permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan. Oleh sebab itu, kegiatan Bimbingan Teknis ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami serta menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah terbaru.
Selanjutnya, melalui pembelajaran, diskusi, studi kasus, dan simulasi, peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan teknis dalam setiap tahapan proses pengadaan.
Maksud dan Tujuan
Maksud
Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi aparatur pemerintah dalam mempersiapkan serta melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran teknis bagi peserta untuk memahami kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengadaan berdasarkan regulasi terbaru.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku pengadaan mampu melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, prinsip, serta ketentuan terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
- Memberikan pengetahuan teknis mengenai tahapan persiapan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan dokumen pengadaan secara tepat.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
- Membekali peserta dengan pemahaman mengenai metode pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, klarifikasi, negosiasi, serta penetapan hasil pemilihan sesuai ketentuan berlaku.
- Meningkatkan keterampilan peserta dalam melaksanakan pengendalian kontrak, pemantauan pekerjaan, penanganan perubahan kontrak, serta penyelesaian administrasi pengadaan secara tertib.
- Memberikan pemahaman mengenai prosedur pemeriksaan, serah terima hasil pekerjaan, pembayaran, dan penilaian kinerja penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendorong peningkatan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab aparatur dalam mencegah penyimpangan serta meminimalkan risiko hukum selama proses pengadaan berlangsung.
- Mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah.
Materi Pembahasan
ini adalah sementara/sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan terbitnya undang undang yang baru nantinya. berikut ini untuk pembahasan materi Bimtek Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026 , yaitu sebagai berikut:
- Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Prinsip, etika, dan tujuan pengadaan.
- Pemahaman Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
- Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan para pelaku pengadaan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Identifikasi kebutuhan dan perencanaan.
- Penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Penyusunan rancangan kontrak pengadaan.
- Penentuan jenis, bentuk, dan metode kontrak.
- Persiapan dokumen pengadaan
- Persiapan Pemilihan Penyedia
- Reviu dokumen persiapan pengadaan.
- Penetapan metode pemilihan penyedia.
- Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia.
- Penyusunan dokumen pemilihan.
- Penetapan metode evaluasi dan penyampaian penawaran.
- Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia.
- Pelaksanaan Pemilihan
- Tata cara pelaksanaan e-purchasing.
- Mekanisme pengadaan langsung.
- Mekanisme penunjukan langsung.
- Pelaksanaan tender cepat.
- Pelaksanaan tender dan seleksi.
- Evaluasi administrasi, teknis, dan harga penawaran.
- Klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan negosiasi.
- Penetapan serta pengumuman hasil pemilihan.
- Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak
- Persiapan dan proses penandatanganan kontrak.
- Pemahaman jenis dan ketentuan kontrak pengadaan.
- Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.
- Pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
- Pengawasan kualitas, kuantitas, dan waktu pekerjaan.
- Perubahan kontrak dan penyesuaian harga.
- Penanganan keterlambatan serta permasalahan kontrak.
- Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak.
- Mekanisme penerimaan hasil pekerjaan.
- Penyusunan Berita Acara Serah Terima.
- Prosedur pembayaran hasil pekerjaan.
- Ketentuan masa pemeliharaan dan jaminan pekerjaan.
- Evaluasi dan penilaian kinerja.
- Pengawasan, Pengendalian Risiko, dan Aspek Hukum PBJP
- Pengawasan internal dalam proses pengadaan.
- Identifikasi dan mitigasi risiko pengadaan.
- Pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Pencegahan konflik kepentingan dalam pengadaan.
- Pertanggungjawaban hukum para pelaku pengadaan.
- Penanganan permasalahan dan sengketa kontrak.
- Strategi menghadapi pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya.
- Studi Kasus Pengadaan
- Pembahasan studi kasus permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sasaran Peserta
Berikut ini adalah sasaran peserta dalam mengikuti Bimtek Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:
- Pejabat Pengadaan;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Kelompok Kerja Pemilihan;
- Pejabat/pegawai UKPBJ;
- Pejabat administrasi pengadaan;
- Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- Aparatur yang terlibat dalam proses E-Purchasing;
- Staff/Personel lain yang menangani Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hasil Yang Diharapkan
Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, para peserta diharapkan mampu dan memahami hal-hal berikut:
- Peningkatan Kompetensi Regulasi: Memahami secara mendalam kebijakan, prinsip, dan ketentuan terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
- Penguasaan Teknis Perencanaan: Mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan secara tepat, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Keterampilan Penyusunan Dokumen: Terampil dalam menghitung serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyusun rancangan kontrak yang sesuai dengan aturan hukum.
- Efisiensi Pemilihan Penyedia: Memahami metode pemilihan penyedia, tata cara evaluasi penawaran, proses klarifikasi, negosiasi, hingga penetapan hasil pemilihan dengan transparan.
- Pengendalian & Pengelolaan Kontrak: Mampu melaksanakan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan, menangani perubahan kontrak, serta mengelola penyelesaian administrasi pekerjaan secara tertib.
- Akuntabilitas & Kepatuhan Hukum: Mendorong integritas dan profesionalisme aparatur untuk memitigasi risiko hukum, mencegah penyimpangan, serta menghadapi pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal (APIP).
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Mewujudkan proses pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing yang lebih efektif, efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Baca Juga: “Kumpulan Materi Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah“
Bimtek Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026
Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah maupun pelaku pengadaan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam menerapkan prosedur pengadaan barang/jasa secara optimal sesuai Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Dengan demikian, akan tercipta tata kelola pengadaan pemerintah yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pembangunan nasional serta daerah.
Selanjutnya Perkenalkan kami PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAHAN REGIONAL INDONESIA (PUSDIKLAT PEMERINTAHAN RI) adalah lembaga yang bergerak dibidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia baik dari Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
Lembaga ini juga sudah sudah terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-067832.01.30.TAHUN 2023, kami ingin menawarkan undangan mengenai “Bimtek Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026“.
JADWAL KEGIATAN BIMTEK TAHUN 2026
JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2026| 02 – 03 November | 12 – 13 November |
| 05 – 06 November | 16 – 17 November |
| 09 – 10 November | 24 – 25 November |
| 02 – 03 Desember | 21 – 22 Desember |
| 09 – 10 Desember | 30 – 31 Desember |
| 16 – 17 Desember | |
| LOKASI BIMTEK | |
| Jakarta | Yogyakarta |
| Batam | Surabaya |
| Medan | Malang |
| Pekanbaru | Bali |
| Bandung | Lombok |
| Samarinda | Makassar |
Catatan:
Rp. 5.000.000,- (Menginap)
Rp. 4.000.000,- (Tidak Termasuk Penginapan)
- ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
- Pelatihan selama 2 hari/Sampai Selesai Pembahasan.
- pengurusan 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta pengurusan).
- Tanda Peserta Bimbingan Teknis.
- Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Sarapan (bagi peserta yang menginap).
- Kelengkapan Bimbingan Teknis (Pena/ Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT Bimbingan Teknis).
- Tas Ransel Eksklusif .
- Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan.
- Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya.
- (Konf. 4 Hari sebelum Hari Eksklusif).
Baca Juga:
Bimtek Keuangan
Bimtek Kepegawaian
Bimtek Aset dan Barang Milik Negara/Daerah
Bimtek Perencanaan
Bimtek Desa
Bimtek Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Puskesmas
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)
support By
