Bimtek Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah – merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah secara lebih komprehensif dan valid.
Bimtek Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Manfaat Penggunaan SAP Berbasis Akrual
- Transparansi: Menyediakan informasi yang lebih jelas tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.
- Akuntabilitas: Meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan publik.
- Perencanaan dan Pengendalian: Membantu dalam penyusunan anggaran yang lebih efektif dan efisien serta pengendalian keuangan yang lebih baik.
Penerapan SAP Berbasis Akrual
Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan tahapan-tahapan tertentu, di antaranya adalah:
- Penyusunan Rencana Implementasi: Menentukan strategi dan jadwal untuk mengadopsi SAP berbasis akrual.
- Penyediaan Sumber Daya: Memastikan ketersediaan tenaga ahli dan teknologi yang diperlukan.
- Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan Bimtek untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan ASN dalam mengoperasikan SAP berbasis akrual.
- Uji Coba dan Evaluasi: Melakukan uji coba sistem dan evaluasi untuk memastikan kebijakan dan prosedur berjalan dengan baik.
Tantangan dalam SAP Berbasis Akrual
Tantangan utama dalam SAP berbasis akrual meliputi:
- Adopsi Budaya: Mengubah budaya kerja dari sistem berbasis kas ke sistem berbasis akrual.
- Infrastruktur Teknologi: Meningkatkan infrastruktur IT untuk mendukung sistem baru.
- Kompetensi SDM: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai melalui pelatihan terus-menerus.
- Penyelarasan Regulasi: Menyesuaikan kebijakan dan peraturan daerah dengan standar akuntansi berbasis akrual.
Bimtek Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Selanjutnya Perkenalkan kami PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAHAN REGIONAL INDONESIA (PUSDIKLAT PEMERINTAHAN RI) adalah lembaga yang bergerak dibidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia baik dari Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
kami juga sudah sudah terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-067832.01.30.TAHUN 2023, kami ingin menawarkan undangan mengenai “Bimtek Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah”.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui : Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790, Hotline: 0822 2324 1877 (Bpk. Gunawan).
JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2024
JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN OKTOBER 2024| 03 – 04 Oktober | 17 – 18 Oktober |
| 07 – 08 Oktober | 21 – 22 Oktober |
| 11 – 12 Oktober | 23 – 24 Oktober |
| 15 – 16 Oktober | 29 – 30 Oktober |
| LOKASI BIMTEK | |
| Jakarta | Yogyakarta |
| Batam | Surabaya |
| Medan | Malang |
| Pekanbaru | Bali |
| Bandung | Lombok |
| Samarinda | Makassar |
| 01 – 02 November | 14 – 15 November |
| 04 – 05 November | 20 – 22 November |
| 07 – 08 November | 26 – 27 November |
| 11 – 12 November | 26 – 27 November |
| LOKASI BIMTEK | |
| Jakarta | Yogyakarta |
| Batam | Surabaya |
| Medan | Malang |
| Pekanbaru | Bali |
| Bandung | Lombok |
| Samarinda | Makassar |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790, Hotline: 0822 2324 1877 (Bpk. Gunawan)
Catatan:
Rp. 5.000.000,- (Menginap)
Rp. 3.500.000,- (Tidak Termasuk Penginapan)
- ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari/Sampai Selesai Pembahasan
– pengurusan 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta pengurusan)
– Tanda Peserta Bimbingan Teknis
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Sarapan (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimbingan Teknis (Pena/ Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT Bimbingan Teknis)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Eksklusif)
Baca Juga:
Bimtek Keuangan
Bimtek Kepegawaian
Bimtek Aset dan Barang Milik Negara/Daerah
Bimtek Perencanaan
Bimtek Desa
Bimtek Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Puskesmas
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)
support By